NURUL ARIFIN (F-PG)- KOTA LANGOWAN PERLU DIPERTIMBANGKAN

12-07-2010 / KOMISI II

 

 

 

Anggota Tim Kunker Komisi II DPR, Nurul Arifin mengatakan, Langowan belum akan direalisasi menjadi kota. “Sudah cukup pemekaran,” ujarnya. Kami akan mengkaji dulu semua usulan daerah yang ingin menjadikan sebuah wilayah berubah menjadi daerah otonom, tambahnya.

Hal ini diungkapkan Anggota Tim Kunker Komisi II DPR, Nurul Arifin dari Fraksi Partai Golkar usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang, di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Senin (5/7).

Nurul menambahkan, ada 33 (tiga puluh tiga) usulan pemekaran yang masuk ke pemerintah pusat. Semuanya tidak memenuhi syarat. “Di antara 33 (tiga puluh tiga) daerah itu hanya 3 (tiga) yang hampir memenuhi syarat,” jelasnya.

Ketika ditanya, apakah Langowan termasuk dalam 3 (tiga) wilayah itu? Dengan tegas Nurul mengatakan, Langowan tidak termasuk didalamnya.

“Kami akan mengkaji dahulu semua daerah yang melakukan usulan pemekaran. Apakah untuk kepentingan rakyat, yaitu mencapai kesejahteraan rakyat atau tidak. Karena sesuai penilaian, tujuan pemekaran sarat muatan politik,” tegasnya.(iw) Foto:Iwan Armanias.

BERITA TERKAIT
Edi Oloan Dorong ATR/BPN Tingkatkan Respons Terhadap Sengketa Tanah
31-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron...
Komisi II Minta Kementerian ATR Segera Selesaikan Masalah Sertifikat dan Konflik Agraria
30-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron...
Ketua Komisi II Minta Transparansi Sertifikat Pagar Laut Tangerang
30-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi bahwa Kejaksaan Agung mulai...
LEMTARI dan MKMTI Laporkan Mafia Tanah, Komisi II Minta ATR/BPN Segera Bertindak
23-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mendengarkan pengaduan masyarakat terkait permasalahan pertanahan dari...